Bagaimana Kebijakan Kenaikan Gaji PNS 2025 Mempengaruhi Pekerja
Ditulis oleh : Only Pioneer : 22 September 2025
Kebijakan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia tahun 2025 menjadi topik hangat.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, pemerintah mengumumkan kenaikan gaji ASN (termasuk PNS, guru, tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan pejabat negara) yang mulai berlaku Oktober 2025, dengan rapel dua bulan sebelumnya.
Dalam konteks ekonomi nasional - dengan tingkat inflasi yang baru-baru ini mencapai 2,37% pada Juli 2025 secara tahunan (year-on-year, YoY). Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia
Kenaikan ini dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga daya beli ASN.
Namun, dampaknya bukan hanya pada ASN saja, melainkan juga bagi pekerja swasta, sektor informal, perusahaan kecil, dan juga terhadap keseimbangan ekonomi makro.
Menguraikan kebijakan secara mendetail, dampak positif dan negatifnya, serta proyeksi jangka panjang untuk pekerja dan ekonomi Indonesia.
Tujuannya agar pembaca memahami bukan hanya “apa” dan “berapa”, tapi “bagaimana” dan “kenapa” kebijakan ini penting juga agar blogmu jadi rujukan yang kredibel.
Baca juga: Biografi Dony Oskaria: Perjalanan Karier dari Garuda Indonesia hingga Wamen BUMN 2024
Isi Kebijakan Resmi: Perpres 79/2025
Sebelum membahas dampak-dampaknya, penting memahami isi kebijakannya secara jelas.
Perpres 79 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpres 79 Tahun 2025 sebagai revisi atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Menurut sumber amikom.com, Kenaikan gaji pokok ASN berlaku mulai Oktober 2025, dengan pencairan gaji bulan November 2025, disertai rapel untuk dua bulan sebelumnya.
Besaran kenaikan gaji pokok berkisar 8% hingga 12%, tergantung golongan dan masa kerja, Terdapat juga tambahan uang makan hingga Rp 814.000 per bulan sebagai bagian dari kenaikan tunjangan kesejahteraan ASN.
Kelompok ASN yang mendapat prioritas: guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, TNI/Polri, dan pejabat negara.
Kondisi Ekonomi & Inflasi: Gambaran Tahun 2025
Kebijakan gaji tidak berdiri sendiri, melainkan dalam konteks ekonomi yang lebih besar terutama inflasi (kenaikan harga barang/jasa secara umum yang mengikis daya beli).
Data Inflasi Terbaru
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (YoY) Juli 2025 tercatat 2,37%,
Bulan-per-bulan (month-to-month, m-to-m) Juli 2025 mencatat inflasi sekitar 0,30%.
Badan Pusat Statistik Indonesia
Inflasi inti (yang tidak termasuk harga volatile seperti pangan dan tarif terkendali pemerintah) juga relatif stabil dan berada dalam target Bank Indonesia.
Target resmi Bank Indonesia tahun 2025 dan 2026 untuk inflasi adalah sekitar 2,5 ± 1% per tahun.
Implikasi Inflasi terhadap Kebijakan Kenaikan Gaji
Karena inflasi YoY 2,37% belum sangat tinggi, tetapi tidak rendah juga: ada tekanan dari daya beli jika gaji tidak tumbuh sejalan.
Kenaikan gaji ASN sebesar 8-12% bisa dianggap sebagai langkah “kompensasi” terhadap inflasi dan kenaikan biaya hidup, terutama di kota-kota besar.
Namun, jika kenaikan gaji terlalu tinggi tanpa produktivitas dan efisiensi yang mendukung, ada potensi inflasi tambahan atau tekanan biaya dari sektor swasta.
Dampak Positif Kebijakan terhadap PNS/ASN
Berikut manfaat yang kemungkinan besar dirasakan ASN dari kebijakan ini.
Peningkatan Daya Beli
Dengan kenaikan pokok gaji + tambahan uang makan, ASN yang sebelumnya merasa kesulitan karena kenaikan harga kebutuhan pokok akan memperoleh ruang finansial lebih besar.
Motivasi dan Kinerja
Gaji yang lebih baik biasanya meningkatkan moral, loyalitas, dan produktivitas pekerja. ASN akan merasa pemerintah menghargai kerja mereka, terutama pada sektor penting seperti guru dan tenaga kesehatan.
Perbaikan Kesejahteraan Keluarga ASN
Bagi ASN dengan tanggungan keluarga, biaya pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga, kenaikan ini bisa membantu meringankan beban.
Pengaruh Sosial-Ekonomi Lokal
ASN sebagai konsumen: kenaikan gaji berarti lebih banyak belanja lokal, konsumsi jasa, dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kota/kabupaten. Industri barang-barang kebutuhan pokok, transportasi, pendidikan akan merasakan dampak positif.
Pencairan Rapel
Karena kenaikan berlaku mulai Oktober, dengan pencairan beserta rapel dua bulan sebelumnya, ada inflow uang yang signifikan untuk ASN pada periode transisi. Hal ini memberikan efek langsung ke kantong mereka.
Dampak terhadap Pekerja Swasta dan Industri
Kebijakan gaji ASN tentu juga memberi efek riak ke sektor swasta dan keseluruhan ekonomi. Berikut beberapa kemungkinan dampaknya:
Pembanding Gaji (Benchmarks) Naik
Perusahaan swasta seringkali menggunakan gaji ASN sebagai acuan dalam menentukan skala gaji mereka. Dengan ASN diangkat gajinya 8-12%, pekerja swasta berpotensi menuntut penyesuaian agar gaji mereka tetap kompetitif.
Kenaikan Biaya Operasional Perusahaan
Jika perusahaan ingin mempertahankan kepuasan dan mencegah kehilangan tenaga kerja ke sektor publik, mereka mungkin harus menaikkan gaji atau tunjangan mereka sendiri, terutama untuk sektor yang padat kerja seperti jasa, kesehatan swasta, pendidikan swasta, keamanan, dan lain-lain.
Tekanan Inflasi dari Permintaan
Gaji ASN yang naik bisa meningkatkan daya beli di masyarakat. Permintaan barang & jasa naik bisa meningkatkan harga, terutama barang kebutuhan pokok dan jasa lokal. Jika pasokan tidak mengikuti, ini bisa memicu inflasi baru.
Pengaruh pada UMKM dan Usaha Kecil
Usaha mikro, kecil dan menengah mungkin tidak memiliki cadangan keuangan besar. Jika biaya gaji naik, mereka bisa kesulitan menyerap beban tambahan, terutama jika margin keuntungan kecil atau jika mereka belum efisien.
Penyesuaian oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah di daerah dengan beban hidup tinggi mungkin perlu melakukan penyesuaian tambahan agar ASN di daerah tersebut tidak merasa gaji tidak mencukupi. Hal ini bisa memicu tekanan regulasi lokal terkait upah minimum daerah atau tunjangan daerah terpencil.
Tantangan & Risiko
Setiap kebijakan besar pasti ada tantangannya. Berikut beberapa risiko yang harus diperhatikan:
Potensi Kesenjangan Antara ASN dan Pekerja Swasta
Jika gaji ASN dinaikkan tetapi pekerja swasta, terutama yang di sektor informal atau perusahaan kecil, tidak ikut naik, bisa muncul ketidaksetaraan.
Hal ini bisa menimbulkan tuntutan sosial dan politik.
Inflasi Balik (Wage-Price Spiral)
Bila kenaikan gaji tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas dan efisiensi, bisa terjadi spiral: upah naik → harga barang/jasa naik → kebutuhan akan upah lebih tinggi lagi. Bila tidak dikelola, dapat merugikan ekonomi jangka panjang.
Beban Anggaran Pemerintah
Kenaikan ASN membutuhkan lebih banyak anggaran. Bila tidak direncanakan dengan baik, bisa memicu defisit fiskal atau harus mengalihkan dana dari sektor lain (misal pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang bisa memiliki efek negatif tersendiri.
Perbedaan Dampak Daerah
Biaya hidup di Jakarta, Surabaya, atau kota besar lain sangat berbeda dengan daerah terpencil.
Kenaikan gaji mungkin terasa lebih membantu di kota besar, tetapi di daerah terpencil, tambahan ini harus dibarengi dengan tunjangan/diferensiasi agar bisa menutup kesenjangan biaya hidup.
Ketidakpastian Kebijakan Berikutnya
Meski Perpres telah ditetapkan, realisasi di lapangan (pencairan, rapel, tunjangan tambahan, peningkatan masa kerja vs golongan) seringkali menghadapi hambatan administratif, anggaran, dan politik.
Dampak Jangka Panjang
Jika kebijakan ini dikelola dengan baik, ada potensi efek positif dalam jangka panjang, baik bagi pekerja (termasuk swasta), pemerintah, dan ekonomi nasional:
Stabilisasi Daya Beli dan Konsumsi Rumah Tangga
Dengan ASN tidak terus-menerus “tertinggal” dari inflasi, mereka bisa menjaga konsumsi barang/jasa, yang merupakan komponen besar dari PDB (produk domestik bruto). Konsumsi rumah tangga yang sehat membantu perekonomian.
Peningkatan Produktivitas dan Profesionalisme
Gaji yang lebih baik bisa memicu meningkatnya kualitas kerja, menarik talenta yang lebih kompeten ke sektor publik, menurunkan tingkat korupsi atau inefisiensi jika ASN merasa dihargai.
Efek Multiplier ke Sektor Swasta dan Infrastruktur Lokal
Peningkatan pengeluaran ASN pada barang lokal, jasa kesehatan dan pendidikan akan membantu pertumbuhan usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja.
Penyesuaian Upah Minimum & Regulasi Ketenagakerjaan
Tekanan kenaikan dari ASN bisa menjadi pendorong pemerintah dan legislatif untuk meninjau upah minimum provinsi/kabupaten, tunjangan transport, tunjangan daerah terpencil, dan regulasi lain agar pekerja swasta juga mendapat dampak yang adil.
Peningkatan Kewaspadaan terhadap Inflasi dan Kebijakan Makroekonomi
Pemerintah akan lebih waspada terhadap kombinasi kebijakan fiskal dan moneter agar inflasi tetap terkendali.
Bank Indonesia dan pemerintah harus terus bekerja sama untuk menjaga inflasi dalam target (2,5 ± 1% menurut data terbaru) agar dampak negatif seperti kehilangan daya beli tidak meluas. Sumber: bankindonesia.com
Integrasi Kebijakan Kesejahteraan & Reformasi Birokrasi
Kenaikan gaji bukan hanya aspek finansial: agar manfaatnya maksimal, kebutuhan pegawai harus dilengkapi dengan pelatihan, fasilitas kerja, sistem penilaian kinerja, dan transparansi. Ini membantu agar ASN lebih produktif dan akuntabel.
Proyeksi & Skenario ke Depan
Agar kamu (atau pembaca blogmu) memiliki gambaran, berikut proyeksi berdasarkan data & tren saat ini:
Skenario Asumsi Akibat Positif Akibat Negatif
Optimistis Pemerintah melaksanakan kenaikan sesuai rencana, inflasi tetap dalam target, sektoral swasta ikut menyesuaikan upah, produktivitas meningkat Konsumsi masyarakat tumbuh, kesehatan ekonomi publik dan swasta stabil, pertumbuhan ekonomi lebih kuat, pengurangan kesenjangan upah Risiko over-spending pemerintah, tekanan inflasi dari sisi permintaan, biaya jasa dan barang meningkat kalau produksi/tawaran lambat
Moderate (sedang) Kenaikan 8-12% dilaksanakan, tetapi respons sektor swasta lambat, inflasi sedikit meningkat tetapi terkendali ASN merasa lebih sejahtera, namun pekerja swasta menunggu regulasi atau kebijakan lokal untuk ikut kenaikan, inflasi sedikit naik tapi tidak ekstrim Ketidakpuasan sosial dari pekerja swasta/informal, perusahaan kecil mungkin mengalami tekanan biaya, beban anggaran pemerintah terasa di daerah dengan pendapatan rendah
Pesimis Implementasi terlambat, inflasi meningkat cepat karena harga barang pokok naik, sektor swasta tidak bisa mengejar gaji atau malah PHK Skenario ini bisa memicu ketidakpuasan, daya beli pekerja swasta/informal jatuh, ketidakstabilan sosial dan ekonomi lokal makin kentara Kemiskinan atau kesulitan ekonomi bagi banyak pekerja, utang pemerintah bisa membengkak jika belanja gaji tidak matched dengan penerimaan, kemungkinan inflasi tinggi atau bahkan kebutuhan subsidi lebih besar
Apa yang Harus Dilakukan oleh Pekerja & Perusahaan
- Untuk menghadapi kebijakan ini agar manfaatnya maksimal, ada beberapa langkah praktis,
Untuk PNS / ASN,
- Memahami golongan, masa kerja, dan tunjangan tambahan yang berlaku agar mengetahui kenaikan gaji di golongan masing-masing,
- Mengelola keuangan (budgeting): dengan adanya rapel dan kenaikan uang makan, alokasikan tambahan pendapatan untuk kebutuhan penting dahulu (kebutuhan pokok, cicilan, pendidikan, kesehatan),
- Meningkatkan kompetensi kerja & produktivitas agar bisa memanfaatkan peluang promosi atau tunjangan tambahan,
Untuk Pekerja Swasta,
- Negosiasi gaji: mengetahui standar pasar & bandingannya dengan ASN. Gunakan data upah rata-rata sektor sendiri sebagai acuan,
- Memantau regulasi daerah: karena beberapa daerah mungkin menyesuaikan minimal upah atau tunjangan tambahan,
- Diversifikasi penghasilan jika memungkinkan (side hustle), agar tekanan biaya hidup bisa diatasi lebih fleksibel.
Untuk Perusahaan / Pengusaha
- Perencanaan anggaran: menyiapkan dana untuk penyesuaian gaji/tunjangan agar tidak terguncang bila tuntutan muncul.
- Efisiensi & produktivitas: kenaikan biaya tenaga kerja harus diimbangi produktivitas agar profitabilitas tetap terjaga.
- Keterbukaan komunikasi dengan karyawan: transparan terkait kemampuan perusahaan dalam memberikan kenaikan, dan menyusun rencana agar kesejahteraan karyawan tetap diperhatikan.
Analisis dari Perspektif dan Minat Publik
Topik seperti kenaikan gaji ASN / PNS, Perpres 79/2025, berapa persen kenaikan gaji ASN, inflasi Indonesia 2025 adalah keyword yang mengalami peningkatan minat pencarian.
Banyak media nasional menyoroti secara khusus “kenaikan gaji PNS mulai Oktober 2025 sebesar 8-12%” dan “uang makan ditambah sampai Rp 814.000” sebagai bagian berita utama.
Kebijakan kenaikan gaji PNS/ASN tahun 2025 melalui Perpres 79/2025 adalah langkah strategis pemerintah untuk menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara di tengah kondisi inflasi yang masih berada dalam kisaran target, sekaligus sebagai upaya sosial politik agar tuntutan pekerja tidak menjadi sumber konflik.
Dampak positif besar, terutama bagi ASN sendiri: daya beli meningkat, kesejahteraan keluarga membaik, dan motivasi kerja bisa naik.
Namun, efeknya tidak tunggal positif: pekerja swasta, usaha kecil, dan ekonomi daerah bisa menghadapi tekanan biaya tambahan.
Untuk agar kebijakan ini berhasil dalam jangka panjang tanpa efek samping yang berat, harus ada keseimbangan: efisiensi kerja meningkat, pemerintah menjaga inflasi dan anggaran, regulasi lokal ikut menyesuaikan, dan umpan balik pekerja dipertimbangkan.