Faktor Penyebab Hujan Deras dan Banjir Besar di Denpasar Bali
Ditulis oleh: Only Pioneer : 10 September 2025
Sumber: Balipost.com
Onlypioneer.com - Denpasar, ibu kota Provinsi Bali, adalah salah satu kota yang mengalami perkembangan paling pesat di Indonesia.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 900 ribu jiwa dan aktivitas pariwisata internasional yang sangat sibuk, Denpasar memainkan peran vital dalam perekonomian Bali.
Namun, di balik pesatnya pembangunan, Denpasar juga menghadapi masalah lingkungan yang semakin serius, yakni banjir besar yang hampir setiap tahun melanda saat musim hujan.
Fenomena hujan deras yang berujung banjir di Denpasar bukanlah sekadar masalah musiman, melainkan bagian dari rangkaian kompleks persoalan tata kota, perubahan iklim, dan perilaku manusia.
Daftar Isi
Banjir Denpasar (Lingkungan & Kebijakan
1. Pendahuluan Banjir Denpasar
2. Sejarah & Data Historis (10 tahun terakhir)
3. Faktor Utama Penyebab Banjir
4. Dampak Sosial-Ekonomi & Pariwisata
5. Studi Kasus: 2020, 2022, 2024
6. Perspektif Pakar & Lembaga
7. Upaya Pemerintah & Tantangan
8. Solusi Jangka Panjang & Best Practice Internasional
9. Rekomendasi Strategis
Baca juga:
Harta Kekayaan Menteri Keuangan Baru RI 2025 — https://www.onlypioneer.com/2025/09/harta-kekayaan-menteri-keuangan-baru-ri.html](https://www.onlypioneer.com/2025/09/harta-kekayaan-menteri-keuangan-baru-ri.html
Banjir Denpasar
Denpasar sebagai pusat ekonomi dan pariwisata Bali berulang kali terdampak banjir, Masalah ini tidak hanya soal hujan deras, ia adalah hasil akumulasi kebijakan tata ruang, alih fungsi lahan, kondisi drainase, dan perubahan iklim.
Secara geografis, Denpasar berada di dataran rendah dengan banyak aliran sungai kecil yang bermuara ke laut selatan, Posisi ini membuat kota rawan banjir, terutama saat curah hujan tinggi dan pasang air laut (rob) terjadi bersamaan.
Di sisi lain, kepadatan penduduk dan pembangunan masif membuat ruang resapan air semakin berkurang.
Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 40% wilayah Denpasar termasuk zona rawan banjir.
Sejarah & Data Historis (10 tahun terakhir)
Berdasarkan catatan BMKG Wilayah III Denpasar, beberapa peristiwa banjir besar tercatat dalam 10 tahun terakhir:
2016: Banjir di kawasan Sesetan dan Panjer akibat hujan lebat lebih dari 5 jam.
2018: Jalan Imam Bonjol terendam hingga 80 cm, aktivitas warga lumpuh.
2020: Banjir besar melanda 15 titik rawan, termasuk Renon, Ubung, dan Monang-Maning.
2022: Genangan air setinggi 1 meter di beberapa kawasan menyebabkan 3.000 rumah terdampak.
2024: Curah hujan ekstrem (200 mm/hari) menyebabkan banjir terparah dalam 5 tahun terakhir.
Faktor Utama Penyebab Banjir
Rinciannya — kombinasi faktor alami dan antropogenik:
1. Perubahan iklim global (La Niña, pemanasan laut) → pola hujan ekstrim.
2. Tata ruang yang tidak adaptif — konversi kawasan resapan jadi bangunan.
3. Minimnya ruang terbuka hijau — data DLHK Bali: RTH Denpasar jauh di bawah standar ideal.
4. Sistem drainase tak memadai — saluran kecil, tersumbat sampah, kurang kapasitas.
5. Alih fungsi sawah & mangrove — menurunkan ketersediaan resapan & pelindung pesisir.
6. Urbanisasi & permukaan kedap air — aspal & beton mempercepat limpasan.
7. Kombinasi hujan ekstrem + pasang laut pada musim tertentu memperparah kondisi.
Dampak Sosial-Ekonomi & Pariwisata
a. Kerugian ekonomi langsung: kerusakan rumah, kendaraan, UMKM, infrastruktur (contoh estimasi 2024: ratusan miliar rupiah).
b. Kesehatan publik: penyakit air (diare), leptospirosis, ISPA meningkat pasca-banjir.
c. Pariwisata: gangguan citra destinasi; wisatawan mengeluh tentang akses & kenyamanan — berdampak pada pemesanan & pendapatan pariwisata.
d. Pendidikan & layanan publik: sekolah libur, klinik kewalahan, aktivitas administrasi terhambat.
Pada Tahun 2020, 2022, 2024 (ringkasan)
- 2020: hujan 6 jam, kapasitas drainase terlampaui — ribuan rumah.
- 2022: curah hujan 180 mm/hari, 3 kecamatan terdampak parah.
- 2024: kejadian parah terangkat ke tingkat provinsi; koordinasi darurat, bandara sempat terdampak operasional.
Perspektif Pakar & Lembaga
BMKG: menekankan faktor cuaca ekstrem & perlunya sistem peringatan dini.
WALHI / LSM lingkungan: sorot alih fungsi lahan & pengurangan mangrove.
Akademisi (Universitas Udayana): usul perkuat integrasi tata ruang berbasis risiko (risk-informed planning).
Upaya Pemerintah & Tantangan
Upaya yang sudah dijalankan:
1. Normalisasi sungai (Tukad Badung & Tukad Ayung).
2. Pembuatan kolam retensi & sumur resapan.
3. Pompa air di titik rawan.
4. Kampanye kebersihan.
Tantangan:
1. Keterbatasan anggaran & prioritas.
2. Kepentingan pengembang & ekonomi pariwisata.
3. Kepatuhan masyarakat pada aturan tata ruang.
Solusi Jangka Panjang & Best Practice Internasional
Rekomendasi teknis dan kebijakan, termasuk contoh global:
- Infrastruktur hijau: restorasi mangrove, reboisasi, taman penyerapan.
- Infrastruktur keras: kolam retensi, pompa, perluasan drainase, terowongan penyimpanan air (contoh: Tokyo’s underground floodways).
- Kebijakan tata ruang: proteksi zona resapan, pembatasan pembangunan di DAS.
- Teknologi: sensor curah hujan real-time, GIS & pemodelan banjir, aplikasi peringatan dini.
- Learning from abroad:
- Belanda: sistem polder dan manajemen air terintegrasi.
- Singapura: sistem kanal & infrastruktur drainase modern.
- Tokyo: ruang bawah tanah penampungan banjir besar.
Baca juga: I-Phone 17 Terbaru 2025: Waktu Terbaik Membeli, Manfaat, Fitur Unggulan
Rekomendasi Strategis (ringkas dan actionable)
1. Perkuat peraturan RTRW dan penegakan izin bangunan di zona resapan.
2. Targetkan RTH minimal 30% area perkotaan.
3. Investasi pada kolam retensi & terowongan penahan banjir.
4. Program pemulihan mangrove & sawah sebagai lahan resapan.
5. Sistem peringatan dini (BMKG + pemerintah daerah + komunitas).
6. Pelibatan desa adat & pecalang dalam mitigasi lokal.
7. Insentif untuk pembangunan permeable pavement dan sumur resapan di properti baru.
8. Kolaborasi riset (universitas + pemerintah + swasta) untuk model hidrologi lokal.
Banjir Denpasar adalah hasil interaksi kompleks antara cuaca ekstrem dan keputusan pembangunan. Solusi efektif memerlukan integrasi kebijakan tata ruang, infrastruktur teknis & hijau, teknologi peringatan dini, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta.